Politik Muhammadiyah Sejak Awal Sudah Jelas

April 11, 2026 admin

Politik Muhammadiyah kembali menjadi perbincangan setelah pernyataan Busyro Muqoddas yang menyebut bahwa sejak awal, peran politik organisasi ini sudah “cetho welo-welo” atau terang benderang.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari dinamika kebangsaan. Meski bukan partai politik, politik Muhammadiyah memiliki posisi strategis dalam perjalanan Indonesia.

Politik Muhammadiyah Bukan Partai, Tapi Berperan

Busyro Muqoddas menekankan bahwa politik Muhammadiyah tidak identik dengan praktik kekuasaan formal. Organisasi ini sejak awal tidak didirikan sebagai partai politik.

Namun demikian, bukan berarti Muhammadiyah menjauh dari politik. Justru sebaliknya, Muhammadiyah aktif dalam membentuk arah kebangsaan melalui gagasan dan kontribusi sosial.

Muhammadiyah dikenal sebagai kekuatan masyarakat sipil yang menjaga jarak dari politik praktis, tetapi tetap terlibat dalam isu-isu publik.

Sejarah Politik Muhammadiyah dalam Kebangsaan

Jika ditarik ke belakang, politik Muhammadiyah sudah terlihat sejak masa awal kemerdekaan. Tokoh-tokohnya berperan dalam proses perumusan dasar negara.

Salah satu contoh adalah keterlibatan tokoh Muhammadiyah dalam sidang BPUPKI yang ikut membentuk dasar ideologi bangsa.

Kontribusi ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak sekadar organisasi keagamaan, tetapi juga memiliki peran dalam membangun arah politik nasional.

“Cetho Welo-Welo”: Penegasan Sikap Politik

Ungkapan “cetho welo-welo” yang digunakan Busyro bukan sekadar retorika. Istilah ini menggambarkan bahwa sejak awal, posisi politik Muhammadiyah sudah jelas dan konsisten.

Muhammadiyah memilih jalur independen. Organisasi ini tidak berafiliasi langsung dengan partai politik, tetapi tetap memberi kontribusi dalam kebijakan publik.

Pendekatan ini membuat Muhammadiyah tetap relevan dalam berbagai rezim, tanpa kehilangan identitasnya sebagai gerakan sosial keagamaan.

Kader Muhammadiyah dan Dunia Politik

Meski organisasi bersikap independen, kader Muhammadiyah banyak yang terjun ke dunia politik. Mereka tersebar di berbagai partai dan lembaga negara.

Namun demikian, kader tersebut tetap membawa nilai-nilai Muhammadiyah dalam aktivitas politiknya. Hal ini memperkuat peran politik Muhammadiyah secara tidak langsung.

Fenomena ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah berperan melalui individu, bukan institusi politik formal.

Peran Politik Muhammadiyah di Era Modern

Di era sekarang, politik Muhammadiyah tetap relevan. Organisasi ini aktif dalam isu-isu strategis seperti hukum, HAM, demokrasi, dan kebijakan publik.

Busyro Muqoddas sendiri dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam isu hukum dan keadilan. Ia pernah menjabat sebagai pimpinan KPK dan aktif dalam advokasi kebijakan publik.

Peran tersebut memperlihatkan bahwa kontribusi Muhammadiyah tidak hanya simbolik, tetapi juga nyata dalam sistem kenegaraan.

Menjaga Independensi di Tengah Dinamika Politik

Salah satu kekuatan utama politik Muhammadiyah adalah independensi. Organisasi ini tidak mudah terjebak dalam kepentingan jangka pendek.

Dengan menjaga jarak dari politik praktis, Muhammadiyah mampu tetap kritis terhadap kekuasaan. Hal ini menjadi modal penting dalam menjaga demokrasi.

Namun demikian, tantangan ke depan tidak ringan. Polarisasi politik dan kepentingan kelompok dapat memengaruhi posisi organisasi masyarakat sipil.

Kesimpulan Arah Politik Muhammadiyah

Pernyataan Busyro Muqoddas menegaskan kembali bahwa politik Muhammadiyah bukan hal baru. Sejak awal, organisasi ini sudah memiliki arah yang jelas dalam kehidupan kebangsaan.

Muhammadiyah bukan partai politik, tetapi tetap menjadi kekuatan moral dan sosial yang berpengaruh. Perannya hadir melalui gagasan, kader, dan kontribusi nyata dalam kehidupan publik.

Dengan posisi tersebut, Muhammadiyah tetap menjadi aktor penting dalam menjaga keseimbangan antara agama, masyarakat, dan negara.