Desil DTSEN Jadi Sorotan, Masyarakat Kini Ikut Mengawasi Akurasi Data Pemerintah

Istilah desil DTSEN semakin akrab di tengah masyarakat seiring penggunaannya sebagai salah satu dasar penentuan sasaran program bantuan pemerintah. Namun, meningkatnya perhatian publik terhadap posisi desil juga memunculkan fenomena baru. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek yang tercatat dalam basis data, tetapi mulai ikut menguji apakah informasi pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) saat ini menjadi rujukan bersama pemerintah untuk perencanaan, penetapan sasaran, hingga evaluasi berbagai program. Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas menyusun dan mengelola data tersebut, sementara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah ikut mendukung proses pemutakhiran.

Perhatian terhadap desil meningkat karena posisi keluarga dalam data tersebut dapat berhubungan dengan peluang memperoleh bantuan sosial dan program perlindungan sosial lainnya. Ketika masyarakat merasa klasifikasi yang muncul tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pertanyaan hingga keberatan pun mulai bermunculan.

Fenomena ini membuat publik secara tidak langsung berfungsi sebagai semacam “sensor sosial” terhadap data pemerintah. Warga memberikan sinyal ketika menemukan informasi yang dianggap tidak lagi menggambarkan keadaan di lapangan.

Apa Itu Desil dalam DTSEN?

Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Seluruh keluarga dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga di Indonesia.

Desil 1 menunjukkan kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah. Sementara itu, desil 10 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif tertinggi.

Posisi tersebut tidak ditentukan hanya berdasarkan pendapatan atau gaji bulanan.

Kementerian Sosial menjelaskan penghitungan turut mempertimbangkan berbagai variabel sosial dan ekonomi. Indikatornya mencakup pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, serta kepemilikan aset keluarga.

Artinya, dua keluarga dengan pendapatan yang terlihat mirip belum tentu berada dalam kelompok desil yang sama. Karakteristik rumah tangga secara keseluruhan menjadi bagian dari proses pemeringkatan.

Karena itulah, beredar anggapan bahwa setiap desil mempunyai batas pendapatan tertentu sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. BPS menegaskan posisi desil merupakan pemeringkatan relatif berdasarkan sejumlah karakteristik, bukan sekadar tabel pendapatan per kapita dengan batas nominal tertentu.

DTSEN Mencakup Hampir 96 Juta Keluarga

Skala data yang dikelola pemerintah sangat besar.

BPS mencatat DTSEN Versi 3 Tahun 2026 per 10 Juli telah mencakup sekitar 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga. Basis data tersebut terus diperbarui agar dapat mengikuti perubahan kondisi masyarakat.

Sebelumnya, pada DTSEN Volume 2 Tahun 2026, cakupan data berada pada sekitar 95,3 juta keluarga atau 289,3 juta individu. Pemutakhiran ketika itu mencakup perbaikan data demografi dan hasil verifikasi lapangan.

Besarnya jumlah data sekaligus menunjukkan tantangan yang dihadapi pemerintah.

Kondisi ekonomi keluarga dapat berubah dengan cepat. Seseorang bisa kehilangan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan baru, pindah rumah, mengalami perubahan jumlah anggota keluarga, menjual aset, atau menghadapi perubahan keadaan ekonomi lainnya.

Jika perubahan tersebut belum masuk ke basis data, gambaran kesejahteraan sebuah keluarga bisa berbeda dengan kondisi yang dirasakan sehari-hari.

Posisi Desil Bisa Berubah

BPS menegaskan bahwa desil DTSEN bersifat dinamis.

Posisi sebuah keluarga dapat berubah ketika terdapat pembaruan informasi. Namun, perubahan satu indikator tidak serta-merta membuat keluarga langsung berpindah dari satu desil ke kelompok lainnya.

Hal itu terjadi karena pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik sekaligus.

Salah satu kasus yang mendapat perhatian terjadi pada seorang warga Kulon Progo bernama Timbul. BPS mengungkap posisi yang bersangkutan sempat berubah dari desil 1 menjadi desil 9.

Setelah melakukan pengecekan langsung ke tempat tinggalnya, BPS menemukan bahwa sejumlah informasi dalam DTSEN sebelumnya belum mencerminkan kondisi terbaru. Pemutakhiran kemudian dilakukan berdasarkan hasil verifikasi lapangan.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa data pemerintah tidak selalu dapat diperlakukan sebagai informasi yang selesai sekali dibuat.

Basis data sosial membutuhkan pembaruan terus-menerus agar perubahan kondisi masyarakat dapat tercermin dengan lebih baik.

Warga Bisa Mengoreksi Data yang Tidak Sesuai

Masyarakat kini memiliki sejumlah jalur untuk menyampaikan pembaruan apabila menemukan data keluarga yang dinilai tidak lagi sesuai.

BPS menyebut pembaruan dapat dilakukan melalui mekanisme usul dan sanggah pada Cek Bansos milik Kementerian Sosial, melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dengan bantuan operator desa atau kelurahan, maupun melalui kanal Cek DTSEN milik BPS.

Namun, pengajuan koreksi tidak berarti posisi desil langsung berubah.

Informasi yang disampaikan masyarakat akan masuk ke proses pemutakhiran. Setelah itu, posisi kesejahteraan dihitung kembali menggunakan metode yang berlaku.

Sistem Cek Bansos Kementerian Sosial saat ini juga memungkinkan masyarakat memeriksa data menggunakan Nomor Induk Kependudukan atau NIK.

Kemensos menjelaskan bahwa desil 1 hingga 4 dapat diusulkan untuk program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Sementara desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI-JK.

Dengan demikian, akurasi klasifikasi memiliki konsekuensi nyata terhadap akses masyarakat pada sejumlah program perlindungan sosial.

Masyarakat Berubah dari Objek Menjadi Penguji Data

Meningkatnya kesadaran terhadap desil membawa perubahan penting dalam hubungan masyarakat dengan data pemerintah.

Sebelumnya, sebagian besar warga mungkin tidak mengetahui bagaimana kondisi ekonominya diklasifikasikan dalam sebuah sistem nasional. Kini, masyarakat dapat melihat informasi tersebut dan mempertanyakannya ketika hasil yang muncul dianggap tidak sesuai.

Kritik dari masyarakat tentu tidak otomatis membuktikan sistem pemerintah keliru.

Namun, laporan warga dapat menjadi sinyal awal bahwa terdapat informasi yang perlu diperiksa kembali. Dalam konteks inilah masyarakat dapat berfungsi sebagai sensor sosial terhadap kualitas data.

Semakin luas partisipasi masyarakat, pemerintah memperoleh tambahan informasi dari lapangan. Sebaliknya, masyarakat juga memperoleh kesempatan untuk memastikan data mengenai dirinya tidak tertinggal dari perubahan keadaan.

Hubungan tersebut penting karena sistem statistik berskala nasional tidak mungkin hanya mengandalkan satu sumber informasi.

BPS sendiri memperbarui DTSEN menggunakan berbagai sumber, mulai dari data administrasi, sensus dan survei, pemutakhiran kementerian dan pemerintah daerah, pengecekan lapangan, hingga informasi yang disampaikan masyarakat.

Akurasi Desil Penting bagi Efektivitas Anggaran

Masalah desil bukan hanya persoalan administratif. Ketepatan data memiliki dimensi ekonomi karena berhubungan dengan penggunaan anggaran negara.

Pemerintah menyalurkan program bantuan kepada jutaan keluarga. Pada triwulan III 2026, misalnya, pemerintah menyebut penyaluran PKH telah menjangkau lebih dari 7 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sembako telah disalurkan kepada lebih dari 12 juta keluarga, dengan total penerima kedua program mencapai lebih dari 18 juta KPM.

Dalam skala sebesar itu, ketidakakuratan data dapat memunculkan dua risiko.

Pertama, keluarga yang sebenarnya membutuhkan bantuan berpotensi tidak masuk sasaran. Kedua, bantuan dapat diterima keluarga yang kondisi ekonominya sudah tidak memenuhi kriteria program.

Karena itu, kualitas DTSEN turut menentukan efisiensi belanja perlindungan sosial.

Data yang semakin akurat membantu pemerintah mengarahkan anggaran kepada masyarakat yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Pada saat yang sama, mekanisme koreksi memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan perubahan kondisi ekonomi yang belum tercermin dalam sistem.

Desil DTSEN Menjadi Ujian Transparansi Data Pemerintah

Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap desil DTSEN pada akhirnya dapat menjadi peluang untuk memperbaiki tata kelola data nasional.

Pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga metodologi, kualitas sumber informasi, keamanan data, dan proses verifikasi. Masyarakat memiliki peran memberikan informasi yang benar serta menyampaikan koreksi melalui kanal resmi ketika menemukan ketidaksesuaian.

Desil tidak seharusnya dipandang sebagai label permanen yang menentukan kondisi seseorang untuk selamanya. Klasifikasi tersebut merupakan gambaran relatif yang dapat berubah mengikuti kondisi sosial ekonomi dan hasil pemutakhiran.

Ketika masyarakat semakin aktif memeriksa data mereka sendiri, tuntutan terhadap transparansi dan ketepatan informasi pemerintah juga akan meningkat.

Di satu sisi, kondisi ini menjadi tantangan bagi BPS dan kementerian terkait. Namun, di sisi lain, partisipasi masyarakat dapat menjadi lapisan tambahan dalam mendeteksi data yang perlu diperiksa.

Pada akhirnya, efektivitas kebijakan sosial tidak hanya ditentukan oleh berapa besar anggaran yang disediakan pemerintah. Ketepatan mengenali siapa yang benar-benar membutuhkan program sama pentingnya.

Dalam konteks itulah polemik mengenai desil dapat menghasilkan dampak positif. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi angka di dalam basis data, melainkan ikut berperan memastikan data tersebut tetap dekat dengan kenyataan ekonomi di lapangan.