Mulyanto Soroti Kualitas Kepemimpinan Nasional, Ingatkan Bahaya Politik yang Hanya Andalkan Popularitas
JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menilai pemimpin berkualitas Indonesia menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menjawab berbagai tantangan bangsa pada masa mendatang. Menurutnya, popularitas saja tidak cukup menjadi modal untuk mengelola negara dengan karakteristik dan persoalan yang kompleks.
Pandangan tersebut disampaikan Mulyanto dalam Focus Group Discussion (FGD) Kepemimpinan Nasional MPP PKS yang digelar di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Ia menilai ukuran kualitas seorang pemimpin seharusnya tidak berhenti pada kemampuan memperoleh dukungan publik. Kapasitas, integritas, visi, kompetensi, dan kemampuan mengelola potensi nasional juga harus mendapat perhatian dalam proses politik.
Indonesia, menurut Mulyanto, memiliki wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, potensi sumber daya alam, serta sumber daya manusia yang dapat menjadi kekuatan untuk meningkatkan posisi negara di tingkat global. Namun, seluruh modal tersebut membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengelolanya secara efektif.
Mulyanto: Tantangan Memimpin Indonesia Tidak Sederhana
Mulyanto memandang kepemimpinan Indonesia memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan banyak negara lain. Besarnya populasi, luas wilayah, keragaman masyarakat, hingga tingginya risiko bencana membuat proses pengambilan kebijakan membutuhkan kemampuan yang memadai.
Dalam pandangannya, seorang pemimpin nasional harus mempunyai kemampuan membaca persoalan sekaligus menentukan prioritas pembangunan.
Selain persoalan domestik, Indonesia juga berhadapan dengan kompetisi antarnegara yang semakin ketat. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara terus berlomba meningkatkan kualitas ekonomi, sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur, serta daya saing industrinya.
Mulyanto menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi dorongan agar proses politik Indonesia mampu menghasilkan pemimpin dengan kualitas yang sesuai dengan besarnya tantangan nasional.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia mempunyai modal sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat besar. Persoalan utama, menurut dia, adalah bagaimana seluruh modal tersebut dapat dikonsolidasikan menjadi kekuatan nasional yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Singgung Persaingan dengan Negara Tetangga
Dalam forum tersebut, Mulyanto turut menyinggung perkembangan sejumlah negara di kawasan.
Ia berpandangan bahwa posisi Indonesia relatif terhadap Singapura, Malaysia, Thailand, hingga Vietnam mengalami perubahan dalam beberapa dekade terakhir. Menurutnya, kemajuan negara-negara tersebut dalam sejumlah bidang harus menjadi bahan evaluasi bagi Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan sebagai bagian dari argumentasinya mengenai pentingnya kualitas kepemimpinan nasional.
Bagi Mulyanto, kekayaan sumber daya belum otomatis membuat sebuah negara menjadi lebih maju. Kemampuan mengelola dan mengubah berbagai potensi tersebut menjadi produktivitas, kesejahteraan, serta daya saing menjadi faktor yang tidak kalah penting.
Pandangan serupa juga muncul dalam FGD yang sama. Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman menilai kepemimpinan perlu mampu mengubah besarnya potensi bangsa menjadi kapasitas nyata. Ia menempatkan kemampuan menciptakan nilai baru sebagai salah satu unsur penting dalam kepemimpinan.
Kepemimpinan Dinilai Berkaitan dengan Sistem Politik
Mulyanto menilai pembicaraan mengenai kualitas pemimpin tidak dapat dipisahkan dari sistem politik yang menghasilkan pemimpin tersebut.
Karena itu, menurutnya, evaluasi tidak seharusnya hanya diarahkan kepada figur yang menduduki jabatan politik. Sistem demokrasi, kondisi sosial masyarakat, proses kaderisasi partai, hingga lingkungan ekonomi juga ikut memengaruhi kualitas kepemimpinan.
Ia berpandangan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan, termasuk politik uang dan dominannya pertimbangan popularitas dalam kompetisi elektoral.
Mulyanto juga menyoroti pengaruh kekuatan modal dan pencitraan dalam politik. Menurutnya, apabila faktor tersebut terlalu dominan, kompetensi, integritas, kapasitas, serta visi seorang calon pemimpin berisiko mendapat perhatian yang lebih kecil.
Karena itu, ia menginginkan demokrasi tidak sekadar kuat secara prosedural, tetapi juga semakin berkualitas secara substansial.
Popularitas Dinilai Tak Boleh Menjadi Satu-satunya Ukuran
Popularitas merupakan bagian yang sulit dipisahkan dari demokrasi elektoral. Kandidat membutuhkan dukungan masyarakat untuk memenangkan pemilihan.
Namun, Mulyanto mengingatkan popularitas sebaiknya tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam memilih pemimpin.
Ia menilai tantangan muncul ketika kemampuan membangun citra dan kekuatan modal justru lebih menentukan dibandingkan rekam jejak maupun kemampuan menjalankan pemerintahan.
Dalam konteks tersebut, seorang figur yang populer belum tentu memiliki seluruh kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan publik.
Sebaliknya, kompetensi tanpa kemampuan mendapatkan kepercayaan masyarakat juga menghadapi tantangan tersendiri dalam sistem demokrasi.
Pandangan Mulyanto menempatkan kualitas dan popularitas sebagai hal yang seharusnya tidak dipertentangkan secara mutlak. Penekanannya lebih diarahkan agar kualitas kepemimpinan tidak kalah oleh pertimbangan elektoral semata.
PKS Dorong Penguatan Institusi Partai Politik
Selain membahas figur pemimpin, Mulyanto menyinggung pentingnya pembenahan partai politik.
Ia mendorong partai memiliki sistem kaderisasi, mekanisme pengambilan keputusan, pola kepemimpinan, dan kelembagaan yang kuat. Dengan demikian, keberlangsungan sebuah partai tidak sepenuhnya bergantung kepada satu figur.
Menurutnya, institusionalisasi partai menjadi salah satu bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi.
Partai yang memiliki sistem kaderisasi berkelanjutan diharapkan mampu menyiapkan calon pemimpin sebelum mereka memperoleh jabatan publik.
Tema tersebut juga menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan MPP PKS. FGD Kepemimpinan dan Lingkungan Strategis Nasional pada 15 September 2026 mengangkat tema sumber daya manusia berkualitas dan berintegritas untuk kepemimpinan nasional.
Forum itu diikuti unsur pimpinan MPP, pengurus DPP, serta pimpinan Dewan Syariah Pusat PKS. Sejumlah tokoh dari bidang politik, pemerintahan, keamanan, kebijakan publik, dan akademik juga terlibat sebagai narasumber.
Kaderisasi Menjadi Bagian Penting Penyiapan Pemimpin
Bagi partai politik, kaderisasi memiliki posisi strategis karena partai menjadi salah satu pintu utama menuju banyak jabatan publik.
Mulyanto memandang proses penyiapan pemimpin seharusnya dilakukan secara sistematis, bukan baru dimulai ketika seseorang akan mengikuti pemilihan.
Kualitas sumber daya manusia, integritas, kompetensi, visi kebangsaan, serta keberpihakan kepada kepentingan publik dinilai perlu dikembangkan sejak tahap kaderisasi.
Penguatan sistem di internal partai juga dibutuhkan agar proses regenerasi dapat terus berlangsung meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.
Dengan sistem tersebut, partai diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan untuk memenangkan pemilu, tetapi turut menjadi tempat mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjalankan tanggung jawab pemerintahan dan representasi politik.
Demokrasi Diharapkan Menghasilkan Pemimpin Berkualitas
Pernyataan Mulyanto pada akhirnya menyoroti hubungan antara pemimpin, masyarakat, dan sistem demokrasi.
Menurutnya, kualitas kepemimpinan bukan persoalan yang dapat dibebankan hanya kepada individu. Lingkungan politik yang melahirkan pemimpin juga perlu diperbaiki.
Pemilih mempunyai peran melalui pilihan politiknya. Sementara itu, partai bertanggung jawab menghadirkan proses rekrutmen dan kaderisasi yang mampu menawarkan figur dengan kapasitas yang memadai.
Pada saat yang sama, sistem demokrasi harus memberikan ruang kompetisi yang sehat agar kemampuan, rekam jejak, integritas, serta gagasan dapat menjadi pertimbangan penting bagi publik.
Bagi Mulyanto, Indonesia membutuhkan pemimpin yang bukan hanya mampu mendapatkan perhatian masyarakat, tetapi juga sanggup mengelola besarnya potensi bangsa.
Dengan tantangan ekonomi, sosial, politik, teknologi, hingga persaingan global yang terus berkembang, ia menilai kualitas kepemimpinan akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah Indonesia pada masa mendatang.

