Kejari Karo Ungkap Modus Dugaan Korupsi Videografer Amsal Sitepu, Negara Rugi Rp 202 Juta

Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo membeberkan modus dugaan korupsi yang menyeret seorang videografer bernama Amsal Sitepu dalam proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam kasus ini, negara diduga mengalami kerugian hingga lebih dari Rp 202 juta.

Pengungkapan ini disampaikan langsung oleh pihak Kejari Karo dalam proses persidangan yang tengah berlangsung. Kasus tersebut kini menjadi sorotan karena melibatkan proyek desa yang bersumber dari dana publik.

Berawal dari Proyek Video Profil Desa

Kasus ini bermula dari proyek pembuatan video profil desa yang berlangsung pada periode 2020 hingga 2022. Amsal Sitepu diketahui menawarkan jasa pembuatan video kepada sejumlah kepala desa dengan nilai anggaran sekitar Rp 30 juta per desa.

Proposal tersebut kemudian disetujui dan didanai menggunakan anggaran dana desa. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.

Audit yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Karo menemukan adanya selisih antara anggaran yang diajukan dan realisasi pekerjaan di lapangan.

Tidak Sesuai RAB dan Kontrak

Salah satu temuan utama adalah pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun dokumen penawaran awal.

Dalam proposal, pekerjaan direncanakan berlangsung selama 30 hari. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengerjaan hanya dilakukan dalam waktu jauh lebih singkat.

Meski demikian, pembayaran tetap dilakukan secara penuh sesuai nilai kontrak. Hal ini dianggap sebagai salah satu pelanggaran terhadap aturan pengadaan barang dan jasa di desa.

Modus Double Item dalam Anggaran

Kejari Karo juga mengungkap adanya praktik “double item” dalam penyusunan anggaran. Dalam hal ini, terdapat item pekerjaan yang dimasukkan lebih dari sekali dengan nama berbeda.

Misalnya, biaya produksi video desain dimasukkan dalam anggaran, kemudian dipecah lagi menjadi beberapa komponen seperti editing, cutting, dan dubbing. Padahal, menurut ahli, komponen tersebut sebenarnya merupakan bagian dari satu pekerjaan yang sama.

Praktik ini menyebabkan anggaran menjadi membengkak dan menimbulkan kerugian negara.

Biaya Talent Fiktif

Selain itu, ditemukan pula dugaan biaya fiktif dalam proyek tersebut. Amsal Sitepu disebut meminta anggaran untuk biaya talent sebesar Rp 4 juta.

Namun dalam praktiknya, kepala desa dan perangkat desa yang menjadi talent dalam video tersebut tidak menerima pembayaran sebagaimana tercantum dalam anggaran.

Hal ini dinilai sebagai bentuk penyimpangan karena dana telah dicairkan tetapi tidak digunakan sesuai peruntukannya.

Manipulasi Biaya Peralatan

Modus lainnya terkait penyewaan peralatan produksi. Dalam RAB, disebutkan bahwa terdapat penyewaan kamera dan drone dengan durasi tertentu.

Namun berdasarkan temuan penyidik, penggunaan alat tersebut tidak sesuai dengan durasi yang dianggarkan. Bahkan, pengambilan gambar hanya dilakukan dalam waktu singkat, sementara biaya tetap dihitung penuh sesuai rencana awal.

Kondisi ini semakin memperkuat dugaan adanya penggelembungan anggaran dalam proyek tersebut.

Total Kerugian Negara

Berdasarkan hasil audit, total kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari Rp 202 juta. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari berbagai penyimpangan yang terjadi di sejumlah desa.

Kerugian tersebut tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Karo, dengan nominal yang berbeda-beda di tiap wilayah.

Kasus ini menjadi bagian dari rangkaian perkara korupsi yang lebih luas dalam proyek serupa di daerah tersebut.

Masuk Tahap Persidangan

Saat ini, perkara Amsal Sitepu telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tipikor. Jaksa penuntut umum telah memaparkan berbagai bukti serta keterangan saksi untuk memperkuat dakwaan.

Amsal Sitepu sendiri didakwa melanggar undang-undang tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman yang cukup berat jika terbukti bersalah.

Sidang masih terus berlangsung, dan putusan akhir akan menentukan nasib hukum terdakwa.

Kasus Jadi Sorotan Publik

Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan sektor desa yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan.

Dana desa yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam penggunaan anggaran publik, terutama di tingkat desa.

Perdebatan dalam Persidangan

Menariknya, dalam persidangan terdapat perbedaan pandangan terkait kualitas pekerjaan yang dilakukan.

Beberapa kepala desa yang menjadi saksi menyatakan bahwa hasil video profil desa dinilai baik dan bermanfaat. Namun, jaksa menilai bahwa persoalan utama bukan pada hasil, melainkan pada proses dan penggunaan anggaran.

Perbedaan pandangan ini menjadi bagian dari dinamika persidangan yang masih terus berlangsung.

Pentingnya Transparansi Anggaran

Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan di lapangan.

Pengawasan yang ketat diperlukan agar kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Menunggu Putusan Pengadilan

Dengan berbagai fakta yang telah terungkap, masyarakat kini menunggu putusan pengadilan terhadap Amsal Sitepu.

Hasil persidangan akan menjadi penentu apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau tidak.